Pemerintah secara resmi telah melantik Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Untuk operasi ke depan, BP Tapera akan mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2,5 triliun.
Komisioner BP Tapera, Adi Setianto mengatakan, dana tersebut akan dipakai untuk modal operasional serta belanja modal.
"BP Tapera akan mendapat PMN Rp 2,5 Triliun. Dana itu akan digunakan untuk modal operasional Rp 2 triliun dan belanja modal Rp 500 miliar," jelas dia di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (29/3).
Penyertaan Modal Negara untuk BP Tapera ini juga telah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019.
Adi melanjutkan, ada beberapa tugas yang harus dipersiapkan dalam tiga bulan pertama. Antaran lain, menyiapkan fondasi yang efisien dan produktif guna menjalankan kebijakan di bidang perumahan, serta menyiapkan mekanisme pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keuangan.
"Ekspektasi dari masyarakat yang akan memiliki rumah tinggi sekali. Kebutuhannya tinggi sekali. Kita harus bisa memanfaatkan keuangan dengan baik sekali," sebutnya.
"Dana ini dipersiapkan untuk jangka panjang. Insya Allah dengan dibentuknya BP Tapera kebutuhan perumahan jangka panjang bisa dipegang," dia menandaskan.
