Media berperan penting dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. Apalagi, luasnya wilayah Indonesia bisa dijangkau dengan penyebaran informasi dari media.
Politikus Partai NasDem Charles Meikiansyah menilai media menjadi komunikator yang sangat baik kepada masyarakat. Menyampaikan apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara, salah satunya bidang politik.
"Kita melihat peran media di sini sekaligus melakukan diskursus yang bagus ya, sehat antara misalnya pemerintah dengan oposisi. Lalu bagaimana capaian-capaian yang dihasilkan oleh sebuah pemerintahan dan lain-lain, itu fungsi dan peran media yang melakukan semuanya," kata Charles kepada wartawan, Senin (4/3).
Caleg NasDem dari Dapil Jawa Timur IV meliputi Jember-Lumajang itu menambahkan, sehingga masyarakat ketika mau melakukan sebuah pilihan, media bisa dijadikan referensi. Selain itu, pemerintah juga mempunyai peran penting dalam informasi yang disampaikan media. Pemerintah dengan segala kebijakannya yang pro terhadap publik itu memang harus bekerja secara maksimal.
"Konten-konten pornografi, kekerasan, kebohongan dan penipuan serta lainnya. Pemerintah harus berani untuk kemudian tidak hanya sekedar mensensor tetapi mengusut tuntas siapa pelaku-pelaku utamanya," kata mantan jurnalis itu.
Dia mengakui kebebasan media juga sudah sangat baik dibanding ketika era Orde Baru. Pemerintah juga harus memberikan apresiasi dan disiarkan kepada publik mana saja media-media yang memberikan nilai maupun muatan positif.
"Jadi ada penghargaan tetapi ada juga hukuman buat mereka yang bentuk hukumannya tidak lagi seperti zaman dulu ya dibredel, tetapi disampaikan juga kepada publik melalui kementerian yang dimiliki.
Selain itu, untuk mencegah kampanye hitam, pemerintah juga harus tegas menyampaikan kepada masyarakat mana berita benar dan tidak benar. "Sehingga bisa menjadi semacam bukan memverifikasi saja, tetapi juga menjadikan masukan buat masyarakat untuk memilih dan memilah yang benar," katanya.
Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat Hardly Stefano di kesempatan lain mengatakan, media harus menjadi lembaga pendidikan politik yang konstruktif bagi masyarakat melalui pemberitaan dan penyiaran. Pemberitaan harus adil, artinya memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta pemilu, berimbang, dan proporsional.
"Proporsional itu jangan hanya menyampaikan peserta pemilu, pilpres saja. Kita harus dorong juga peserta pemilu terkait dengan parpol beserta profil calegnya dan juga anggota DPD. Karena Pemilu ini kan yang berkontestasi juga ada parpol, caleg, dan DPD. Mereka harus mendapatkan porsi pemberitaan juga," katanya.
Dia juga mengatakan kesempatan untuk tampilnya para peserta pemilu dalam program siaran harus sama. Yaitu bisa dengan kata kuncinya harus dalam format dan durasi yang sama.
"Artinya kalau pada partai diberikan format dialog waktunya setengah jam, maka untuk partai lain juga harus diberikan format dan waktu yang sama. Kalau formatnya hanya monolog, pidato, waktu 15 menit, maka partai lain juga sama. Dan itu diberikan kepada semua peserta pemilu, jangan hanya pada satu parpol saja, calegnya gantian, itu enggak boleh," tuturnya.
Alasannya, kata dia, itu bagian dari menyampaikan informasi gagasan dan menjadi pendidikan politik. Dengan begitu masyarakat mengetahui rekam jejak para peserta pemilu itu. Jadi kalau pemberitaan harus berimbang dan proporsional. Kalau penyiaran harus diberikan porsi yang sama.
"Kami mendorong agar ada program pemberitaan dan siaran mulai segera dilakukan, karena mulai mendekati hari H pemilihan. Sehingga semakin banyak informasi yang diperoleh oleh masyarakat," katanya.
Untuk itu KPI mendorong media menjadi penyeimbang informasi supaya masyarakat jangan mengambil dari sosial media. "Kadang-kadang tidak terverifikasi. Ambillah informasi dari lembaga penyiaran," tuturnya.
Dihubungi terpisah, anggota Dewan Pers Ratna Komala mengatakan pengaduan soal berita hoaks yang masuk ke dewan pers semakin merajalela terutama saat mendekati momentum politik. Karena itu Dewan pers mengingatkan media agar terus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
"Media massa punya banyak peran. Salah satunya ialah memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar," kata Ratna.
Menurutnya, di era digital saat berita bohong dan hoaks begitu cepat menyebar, Dewan Pers mendorong agar media massa harus terus memperkuat diri. Selain wajib mentaati kode etik, media massa juga harus selalu memiliki kesadaran soal perannya sebagai perekat persatuan bangsa.
"Kita ini bangsa beragam. Karena itu media massanya juga harus jadi pemersatu," paparnya.
Dewan Pers juga mengimbau publik agar berhati-hati dalam menerima berita. Sepatutnya publik harus langsung curiga jika menerima berita yang penuh tuduhan dan hanya berdasarkan opini.
