Meski para pengurus Yayasan Kas Pembangunan (YKP) sudah menyatakan 'menyerah', Kejaksaan memastikan tetap mengusut dugaan korupsi aset Pemkot Surabaya itu.
Kejaksaan kini fokus untuk menginventarisir kekayaan YKP dan kerugian negara dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Upaya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim ini disampaikan oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Didik Farkhan Alisjahdi. Ia menyatakan, meski sudah ada surat pernyataan 'menyerah' dari para pengurus YKP, namun hal itu tidak menyusutkan penyidikan yang kini masih berjalan.
Selain terus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, pihaknya juga akan mengajukan perhitungan kerugian negara dan menginventarisir aset-aset Pemkot yang selama ini dalam penguasaan YKP dan PT YEKAPE.
"Penyidikan masih terus berjalan meski ada penyerahan surat itu. Kita juga masih terus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Selain itu, kita juga menggandeng BPKP untuk menginventarisir kekayaan dan disitulah nanti akan diketahui semua kekayaan yang jadi kerugian negara," ujarnya.
Dikonfirmasi mengenai kemungkinan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Didik mengatakan jika pihaknya masih akan menunggu dulu hasil perhitungan dari BPKP. "Mereka (BPKP) secara lisan sudah menyatakan kesiapannya. Soal itu (TPPU) nanti lah," ungkapnya.
Sebelumnya, Pengurus Yayasan Kas Pembangunan (YKP) menyatakan 'menyerah' dan akan mengembalikan seluruh aset pemkot yang kini dalam penguasaan YKP dan PT YEKAPE. Sikap menyerah ini dituangkan dalam surat pernyataan oleh Sartono, Ketua Pembina YKP, didampingi oleh Choirul Huda, anggota dewan penasihat YKP.
Kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah membentuk Pansus dengan memanggil semua pihak ke DPRD.
Saat itu Pansus Hak Angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya. Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkannya.
Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot.
Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding. Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian Ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Wali Kota Surabaya saat itu, Sunarto.
Padahal, saat itu ada ketentuan UU No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan. Akhirnya tahun 2000 Wali Kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.
Namun tiba-tiba tahun 2002, Wali Kota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. Sejak saat itu pengurus baru itu diduga mengubah AD/ART dan secara melawan hukum memisahkan diri dari Pemkot.
Hingga tahun 2007, YKP masih setor ke Kas Daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.
