Dugaan suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero) yang melibatkan Direktur Teknologi dan Produksi Krakatau Steel Wisnu Kuncoro diklaim tidak mengganggu operasional perusahaan. Tahun ini, perusahaan telah menggelontorkan USD 432 juta untuk belanja modal.
Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim menyatakan proses produksi pun berjalan dengan lancar dan tanpa masalah, di mana anggaran diperbanyak untuk proyek hot strip mill 2 di Cilegon. Pabrik hot strip mill 2 ini diprediksi selesai April mendatang.
"Anggaran sebagian besar untuk induk usaha terutama proyek hot strip mill 2 di Cilegon. Pabriknya nanti akan selesai target April 2019," ungkapnya saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (24/3).
Sementara, Silmy tidak khawatir bila kasus suap akan menghambat target, karena menurutnya faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah pasar dan kondisi ekonomi. Apalagi, Krakatau Steel adalah salah satu perusahaan BUMN sektor baja yang sudah kokoh.
"Target kami produksi baja 10 juta ton juga matang-matang saja, lancar. Intinya kasus yang menimpa rekan kami murni masalah pelanggaran Good Corporate Governance. Kita sedang berusaha melakukan perbaikan internal untuk itu," imbuhnya.
Silmy menyatakan, ketika dirinya ditawarkan menangani Krakatau Steel, dia menyatakan dasar untuk melakukan hal itu adalah dengan menerapkan transformasi ke arah penerapan "Good Corporate Governance" (GCG), yang dinilai merupakan modal kuat untuk mengembalikan kejayaan Krakatau Steel.
Untuk itu, Silmy juga mengajak baik dalam hal-hal formal maupun informal dalam menyebarkan semangat pembenahan ini melalui berbagai upaya perbaikan dari segala lini perusahaan BUMN tersebut.
"Saya selaku pimpinan dan rekan kerja sangat prihatin (terhadap operasi tangkap tangan KPK) dan ini tentunya kami tidak ingin terjadi. Kami cukup kaget, terus terang BoD (dewan direksi) sangat baik dan sangat kompak dalam membangun kembali kejayaan Krakatau Steel," jelasnya.
Namun, dia menegaskan pihaknya akan mendukung apapun yang dilakukan oleh KPK karena bagaimanapun penegakan hukum merupakan salah satu tonggak yang dibawa pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sebagai dasar membangun bangsa.
