Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern menyampaikan negaranya akan melarang penggunaan senjata semi-otomatis dan senapan serbu gaya militer di bawah undang-undang senjata baru yang tegas. Revisi UU ini dilakukan setelah pembunuhan 50 orang dalam serangan teroris penembakan masjid di Christchurch, Jumat (15/3) lalu.
Setelah insiden penembakan, Ardern menyatakan serangan itu merupakan serangan teroris dan berjanji akan segera merevisi UU persenjataan.
"Pada 15 Maret, sejarah kami berubah selamanya. Sekarang, peraturan juga demikian. Kami mengumumkan tindakan hari ini atas nama semua warga Selandia Baru untuk memperkuat undang-undang senjata kami dan menjadikan negara kami tempat yang lebih aman," jelasnya dalam konferensi pers, Kamis (21/3), dilansir dari Reuters.
"Semua senjata semi otomatis yang digunakan dalam serangan teroris pada 15 Maret akan dilarang," tegasnya.
Ardern mengatakan undang-undang baru akan berlaku pada 11 April dan skema pembelian atau penarikan kembali senjata yang dilarang tersebut dari masyarakat akan segera ditetapkan. Biaya pembelian kembali senjata ini ditaksir akan menelan dana NZD 200 juta.
Semua senjata semi-otomatis gaya militer (MSSA) dan senapan serbu akan dilarang, bersama dengan bagian-bagian yang digunakan untuk mengubah senjata menjadi MSSA dan semua magasin (tempat peluru) berkapasitas tinggi.
Di bawah undang-undang senjata Selandia Baru saat ini, senjata kategori-A bisa dirakit menjadi semi-otomatis tetapi terbatas pada tujuh tembakan. Video siaran langsung (livestreaming) dari seorang pria bersenjata di salah satu masjid menunjukkan penggunaan senjata semi-otomatis dengan magasin besar.
Australia juga telah melarang senjata semi-otomatis dan memprogramkan penarikan kembali senjata jenis tersebut setelah pembantaian Port Arthur pada 1996 di mana 35 orang ditembak mati.
Ardern mengatakan, mirip dengan Australia, undang-undang senjata baru akan memungkinkan pengecualian yang diberlakukan secara ketat bagi petani untuk melakukan pengendalian hama dan keselamatan hewan.
"Saya sangat percaya bahwa sebagian besar pemilik senjata yang sah di Selandia Baru akan memahami bahwa gerakan ini adalah untuk kepentingan nasional, dan akan mengikuti perubahan ini dengan langkah mereka," kata Ardern.
Selandia Baru, negara berpenduduk kurang dari 5 juta orang, diperkirakan memiliki 1,2 juta sampai 1,5 juta senjata api, sekitar 13.500 di antaranya adalah senjata tipe MSSA. Sebagian besar petani di negara Pasifik memiliki senjata, yang mereka gunakan untuk membunuh hama seperti possum dan kelinci.
Rekreasi perburuan rusa, babi dan kambing marak dilakukan di Selandia Baru untuk tujuan olahraga dan mencari bahan makanan, sementara ada juga klub senjata dan jarak tembak di seluruh negeri. Sebelum serangan teror, berbagai aktivitas tersebut menjadi salah satu faktor gagalnya upaya untuk memperketat undang-undang senjata.
Petani Federasi, yang mewakili ribuan petani, mengatakan mendukung perubahan tersebut.
"Ini tidak akan diterima di antara beberapa anggota kami tetapi kami percaya ini adalah satu-satunya solusi praktis," kata juru bicara Federasi Keamanan Petani Pedesaan, Miles Anderson dalam sebuah pernyataan.
Perubahan tidak termasuk dua jenis umum senjata api yang biasanya digunakan untuk berburu, pengendalian hama, manajemen peternakan, dan penembakan bebek.
"Saya punya senjata gaya militer. Tetapi jujur, saya tidak benar-benar menggunakannya, saya tidak benar-benar membutuhkannya," kata jagal ternak Noel Womersley, di sekitar Christchurch.
"Jadi saya sangat senang menyerahkan senjata saya, jujur saja," lanjutnya.
Ardern mengatakan tahap reformasi selanjutnya akan mencakup registrasi senjata api dan lisensi.
