Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin (Sarbumusi) Nahdlatul Ulama Syaiful Bahri Anshori menilai, pengawasan pemerintah terhadap pengusaha yang tidak mematuhi undang-undang masih lemah. Menurutnya, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera melakukan sentralisasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dari pusat sampai daerah, menjadi urusan pemerintahan absolut," ungkap Syaiful dalam acara istigasah dan doa bersama dalam rangka peringatan Hari Buruh, Jakarta, Rabu (1/5).
Selanjutnya, Syaiful meminta pemerintah untuk segera mendorong Revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. "Revisi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Revisi Terbatas UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan memasukkan seluruh pasal-pasal yang telah di-judicial review di Mahkamah Konstitusi, dan kondisi pekerja di era ekonomi digital," lanjutnya.
Selain itu, Syaiful mengapresiasi pembentukan desk pidana khusus perburuhan oleh pemerintah. Hal ini penting lantaran selama ini, menurut Syaiful, kasus-kasus kriminalisasi yang sudah masuk ke Kepolisian dikembalikan dan dilimpahkan ke perselisihan hubungan industrial.
"Kita apresiasi pihak kepolisian hari ini akan launching desk pidana ketenagakerjaan karena presiden RI atas masukan dari pimpinan serikat buruh," tutur Syaiful.
Lebih lanjut syaiful meminta pemerintah agar melibatkan buruh dalam politik anggaran pemerintahan ke depan. "Kita berharap pemerintah memprioritaskan buruh atau pekerja dalam politik anggaran pemerintah lima tahun ke depan, untuk meningkatkan kapasitas buruh dan pekerja sejalan dengan ikhtiar kepemimpinan Jokowi untuk menitikberatkan penguatan SDM dalam lima tahun ke depan," terangnya.
Sementara itu, Sekjen Konfederasi Sarbumusi Eko Darwanto meminta pemerintah untuk terlibat dalam program asuransi pengangguran. "Kita mendorong agar pemerintah juga kontribusi ikut iuran untuk program asuransi pengangguran yang sekarang dikemas dengan SDF (skill development fund), yang masih dibiayai oleh daop BPJS Ketenagakerjaan, yang diinisiasi oleh Kemnaker RI," imbuhnya.
