Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo mengaku tidak campur tangan atas penghentian penyidikan kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif oleh Polresta Surakarta.
"Setelah kasusnya kami laporkan ke ke polisian, selanjutnya adalah ranah penyidik. Kalau dilanjutkan kami dukung, tapi kalau dihentikan, kami tidak bisa apa-apa, kami tidak bisa campur tangan," kata Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Solo, Poppy Kusuma saat dihubungi wartawan, Selasa (26/2).
Menurutnya, kewenangan Bawaslu hanya sampai pada pembahasan kedua Gakkumdu. Yakni menyimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif saat acara tablig akbar, terdapat unsur pelanggaran pemilu.
"Setelah menemukan adanya pelanggaran, Bawaslu kemudian meneruskan kasus dugaan kampanye terselubung Tabligh Akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019 itu ke kepolisian. Setelah memeriksa Slamet sebagai saksi, polisi menetapkannya sebagai tersangka," jelasnya.
Lebih lanjut, Poppy menerangkan, sebelum kasus tersebut dihentikan, Gakkumdu menggelar pembahasan ketiga yang dipimpin oleh penyidik kepolisian.
"Saat pembahasan ketiga itu, penyidik memaparkan progres kasus Slamet Ma'arif. Tetapi kewenangan selanjutnya tetap ada di penyidik," ujarnya.
Terpisah Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Ribut Hari Wibowo, enggan menanggapi penghentian penyidikan kasus Slamet Ma'arif. Ribut meminta awak media untuk menanyakannya ke Polda Jawa Tengah. Meskipun kasus tersebut ditangani oleh penyidik Polresta Surakarta.
"Silakan Polda saja, satu pintu saja ke Polda Jateng," ucap Ribut singkat.
