Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengakui masih memperjuangkan, agar organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang tersebar di berbagai daerah bisa mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah terkait anggaran.
Karena menurutnya, jika hanya mengandalkan anggaran dari APBN, tidak cukup sehingga harus ditopang dengan alokasi anggaran dari APBD.
"Ini sedang kita perjuangkan. Selain APBN, tentu juga harus ada alokasi khusus bagi FKUB dari APBD. Ini tentu tidak perlu UU, ini Perpres. disiapkan rancangan agar ada kesadaran tinggi bahwa setiap kepala daerah bersama wakil-wakil rakyat, untuk memperjuangkan alokasi dari APBD itu meskipun sebenarnya bukan ranah kami di Kemenag. Kami sebatas mengalokasikan yang sumbernya APBN," kata Lukman Hakim di konferensi nasional V FKUB, Makassar, Sabtu (2/3).
Menurutnya, anggaran yang diambil dari APBN nilanya sama, tidak ditentukan berdasarkan kondisi daerah masing-masing.
"Karena itu saya terus berupaya semaksimal mungkin bicara dengan berbagai kalangan, Mendagri, gubernur, bupati wali kota yang saya temui di manapun, saya selalu titipkan FKUB," tandas Lukman Hakim.
Ketua FKUB pusat Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet mengatakan, perhatian setiap pemerintah daerah terhadap FKUB beragam.
Padahal menurutnya, FKUB bekerja menjaga dan merawat kerukunan. Agar mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah, FKUB telah memperjuangkan sejak tahun 2016 lalu agar ada Perpres yang mengatur mengenai alokasi APBD untuk FKUB.
"Sudah lama kita sampaikan dan melalui Menteri Agama, kita berharap hal ini disampaikan ke Bapak Presiden," tandasnya.
