Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) menyoroti tindakan ke polisi an di tengah tahun politik. Koordinator Kontras Yati Andriyani melihat maraknya pembubaran aksi 2019 ganti presiden pada masa kampanye.
"Kalau dilihat dari indikator peristiwa peristiwa yang terjadi kan bagaimana adanya pembatasan terhadap aksi 2019 ganti presiden itu kan marak dimana mana," katanya di kantor Kontras, kawasan Senen, Jakarta Pusat, Senin (1/6).
Harusnya, dia mengungkapkan, polisi mengkaji betul dasar pembatasan ekspresi politik tersebut.
"Pembatasan ini atas dasar apa, alasannya apa, proporsionalnya apa, urgent atau tidak, mendesak atau tidak, legal atau tidak, itu kan tidak dijelaskan, Padahal itu bagian dari ekspresi politik," tuturnya.
Kontras pun menyoroti dalam hal penanganan terhadap pelaku ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong atau hoaks. Menurut Yati, tuduhan berpihak kepada penguasa seolah mendapatkan pembenarannya.
"Misalnya pelarangan aksi-aksi #2019GantiPresiden di beberapa daerah dan penggunaan hukum defamasi; pencemaran nama baik, UU Informasi, Transaksi Elektronik (ITE) dan pasal makar oleh kepolisian yang cukup meluas dan menyasar pihak yang secara tajam menyerang dan mengkritik pemerintah," tutur Yati.
Dia menambahkan, sepak terjang penggunaan pasal kebencian dan makar oleh polisi dinilai kontroversial meski polisi bisa membuktikan kesalahan para pelaku.
"Hal ini diperparah karena sifat dan ketentuan atau undang-undang yang mengatur penggolongan tindakan ujaran kebencian yang lentur, tidak jelas, dan multi penafsiran," pungkas Yati.
